~ckckck
Feb
17
Hilang sudah kepercayaanku pada perangkat hukum di negeri ini, ketika mereka bergotong royong membela koruptor.
Maaf anak-anak semua, kebobrokan inilah yang kami wariskan untuk kalian semua.
Kelemahan kami-kami yang tidak bisa menyeret jenderal dan perwira Polri yang korup ke pengadilan
Kelemahan kami-kami yang membuat para politisi busuk berkuasa di parlemen
Maafkan kami,
#SaveKPK,Bersihkan Polri
Jan
23
Ketika calon pimpinan kepolisian adalah tersangka kasus korupsi, mau dibawa kemana negeri ini?.
Corrupted Policemen….ke comberan aje !!
Jun
13
-almost all of their songs (rap,hiphop,etc) (although not-necessarily) related to sex, shallow thoughts on women.
-often insult white women on their websites, songs, arts and mefia. They picturing white women as sexual objects.
So, i think its stupid when they thought that they are the victim of racism…
Mar
14
Berikut ini bisa dipakai sebagai acuan waktu pemilu besok, jangan salah pilih lagi. Sampah yang cuma ingin memperkaya diri dan golongan, dibuang aja ke tempat sampah.
Jun
29
Lucu deh, udah jelas kriterianya, udah jelas emang dia masuk kriteria itu… Eh mau ngaduin ICW ke polisi.
Eh pakk, gak perlu jadi Tuhan buat tau kelakuan ama ucapan situ…
Anti pemberantasan korupsi, jangan dipilih lagi aja kali yahh.
Jun
29
Dari dulu suka bertanya-tanya, ada gak yah yang mencatat apa aja yg diucap, dilakukan oleh para politisi selama ini… Mengingat orang Indonesia pelupa akut,jadi jangan sampai orang yang anti pemberantasan korupsi tiba-tiba bisa bilang kalau dia anti korupsi… Semata-mata karena kita semua pelupa.
Untung ternyata ICW mencatat, dan terjawab sudah harapan gw…
Semoga bisa jadi patokan kita-kita semua, jangan sampai salah pilih lagi.
Semoga politisi-politisi busuk yang anti pemberantasan korupsi ini, membusuk di selokan. Amin.
Jun
29
Berikut adalah 36 nama caleg yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya oleh ICW.
1. Aziz Syamsuddin (Golkar)
2. Desmond J Mahesa (Gerindra)
3. Herman Hery (PDIP)
4. Bambang Soesatyo (Golkar)
5. Edhie Baskoro Yudhoyono (PD)
6. Mahyudin (Golkar)
7. I Wayan Koster (PDIP)
8. Said Abdullah (PDIP)
9. Mirwan Amir (PD)
10. Abdul Kadir Karding (PKB)
11. Olly Dondokambey (PDIP)
12. Jhonny Allen Marbun (PD)
13. Ahmad Yani (PPP)
14. Syarifuddin Suding (Hanura)
15. Nasir Djamil (PKS)
16. Idris Laena (Golkar)
17. Achsanul Qosasih (PD)
18. Zulkifliemansyah (PKS)
19. Ignatius Mulyono (PD)
20. Nudirman Munir (Golkar)
21. Setya Novanto (Golkar)
22. Kahar Muzakir (Golkar)
23. Adang Darajatun (PKS)
24. Fahri Hamzah (PKS)
25. Ribka Tjiptaning (PDIP)
26. Pius Lustrilanang (Gerindra)
27. Melchias Marcus Mekeng (Golkar)
28. M Nasir (PD)
29. Vonny Anneke Panambunan (Gerindra)
30. Nazaruddin Sjamsuddin (PBB)
31. Sutan Bhatoegana (PD)
32. Marzuki Alie (PD)
33. Priyo Budi Santoso (Golkar)
34. Max Sopacua (PD)
35. Charles Jonas Mesang (Golkar)
36. H Achmad Farial (PPP)
Sumber: http://m.detik.com/news/read/2013/06/28/184147/2287574/10/
-dulu kalo gak salah, ada menteri yg baru pertama diangkat langsung ngotot minta hak sadap utk pemberantasan korupsi diamandemen.. Harus ijin sana-sini. Pokoknya biar susah dan ribet nangkap tangan koruptor…. Kyknya menteri2 juga perlu masuk deh namanya di daftar ini.
Jun
29
http://m.detik.com/news/read/2013/06/28/184147/2287574/10/
5 Indikator ICW Kategorikan 36 Anggota DPR Tak Pro Pemberantasan Korupsi
Jakarta – Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis nama 36 anggota DPR yang tak pro pemberantasan korupsi. ICW menyertakan 5 indikator para politisi Senayan tersebut tak pro pemberantasan korupsi.
Seperti siaran pers yang dikirim peneliti ICW Donald Fariz kepada detikcom, Jumat (28/6/2013), ada lima indikator yang dipakai sebagai berikut:
1. Politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi.
2. Politisi bekas terpidana kasus korupsi.
3. Politis yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR.
4. Politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.
5. Politisi yang mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut.
ICW juga mempertimbangkan serangan politisi Senayan terhadap pemberantasan korupsi seperti revisi Undang-Undang KPK yang mengamputasi kewenangan lembaga tersebut, pembintangan dana untuk pembangunan gedung KPK, pengurangan anggaran KPK, intervensi terhadap proses pemindahan persidangan Walikota Semarang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, penolakan moratorium remisi bagi koruptor, dan ancaman pemotongan anggaran KPK oleh DPR.
Salah satu anggota DPR yang masuk kategori tidak pro pemberantasan korupsi adalah anggota Komisi III DPR dari PKS Fahri Hamzah. Disebutkan indikatornya bahwa Fahri pernah mendorong pembubaran KPK.
the BiTTer and SwEEt of Me 